Kita melihat dalam dunia ini, bahwa banyak negeri-negeri yang merdeka, dan banyak diantara negeri-negeri yang merdeka itu berdiri di atas suatu "Weltanschauung". Hitler mendirikan Jermania di atas "national-sozialistische Weltanschauung", - filsafat nasional-sosialisme telah menjadi dasar negara Jermania yang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendirikan negara Soviet diatas satu "Weltanschauung", yaitu Marxistische, Historisch- materialistische Weltanschaung. Nippon mendirikan negara negara dai Nippon di atas satu "Weltanschauung", yaitu yang dinamakan "Tennoo Koodoo Seishin". Diatas "Tennoo Koodoo Seishin" inilah negara dai Nippon didirikan. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia di atas satu "Weltanschauung", bahkan diatas satu dasar agama, yaitu Islam. Demikian itulah yang diminta oleh paduka tuan Ketua yang mulia: Apakah "Weltanschauung" kita, jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Sekarang banyaknya prinsip; kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi - saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.

(Demikian pidato Soekarno dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai pada tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang membicarakan dasar negara kita)


Kenapa harus takut pancasila tinggal nama? atau adanya koreksi mendasar dari Pancasila? Banyak pertanyaan muncul atas Pancasila seperti, apakah Pancasila memberikan penjelasan sistematis tentang konsep Nation-State dalam kapasitas membangun karakter Rakyat Indonesia?

Saya menilai bahwa pancasila dalam konteks perjuangan Rakyat Indonesia, hadir untuk mencairkan situasi dimana ketika perjuangan banyak kelompok atau aliran pergerakan seperti yang berlatarbelakang Komunisme, Tradisional, Nasionalis, Sosialisme, Agama. Faksionalisasi ini dipandang akan menghambat cita-cita kemerdekaan karena belum adanya kata sepakat dalam penentuan landasan/falsafah Indonesia Merdeka.

Nah... untuk itulah Pancasila hadir sebagai semangat bersama yang mampu mengakomodir perbedaan pandangan tersebut. Namun saya tidak yakin Ormas/partai ketika itu memaknai Pancasila sebagai landasan perjuanngan dan spiritualitas pergerakan mereka. Karena setelah kemerdekaan justru faksionalisasi ini semakain mengerucut. Simak saja bagaimana muncul gerakan-gerakan yang hendak memisahkan diri dari Indonesia seperti DI/TII, RMS, Permesta, dll.

Bila kita memandang Pancasila sebagai sesuatu yang sudah sempurna (by given) maka di mana proses dialektika suatu bangsa. Belajar dari perkembangan beberapa negara yang menjadi referensi pada pidato Soekarno di atas sebut saja Rusia, Jerman, China, Jepang dan Arab Saudi kesemunya telah mengalami perubahan yang pesat dalam proses bernegaranya.

Rusia (Soviet) sebagai negara "dedengkot" Komunis nyatanya telah runtuh pada 1989 namun masih eksis sampai sekarang tentunya dengan beberapa penyesuaian yang mendasar. China meski tetap berpaham Komunis namun mereka mampu mematahkan stigma negatif Komunisme dengan kemajuan ekonomi yang melebihi negara-negara Eropa-Amerika (Kapitalis).

Mereka berani melakukan perombakan mendasar terhadap Weltanschauung (falsafah berbangsa-bernegara) konstitusi, maupun paradigma masyarakat. Tidak ada yang statis semuanya berubah, berdinamika sesuai perkembangan zaman. Karena zaman ini tidak bisa dilawan namun manusia harus dapat beradaptasi. Mencari formulasi yang tepat dan kontekstual untuk menemukan tingkat ke-idealannya.

Bila saat ini ada sebagian orang/kelompok yang meragukan/mempertanyakan ulang tentang Pancasila, apakah kemudian mereka di-identifikasikan tidak setia terhadap NKRI? Namun jarang sekali yang bertanya kenapa sikap seperti itu diambil. Menjadi sangat ambigu bila kita meletakan Pancasila hanya sebagai teks (catatan) namun tidak direalisasikan. Perealisasian Pancasila sangat tergantung dari Politic will pemegang otoritas tertinggi di negara ini (pemerintah).

Berbicara hal seperti kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan adalah persoalan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama pula. Namun dalam konteks berbangsa den bernegara maka Pemerintah (negara) lah yang harus bertanggung jawab penuh. Negara-lah yang bertindak sebagai katalisator bukan lantas seperti zaman Orde-Baru mengunakan Pancasila sebagai "palu godham" untuk kekuasaan yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Yang hendak kita bangun adalah Negara Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan bermartabat dalam budaya. Yang mesti dipahami Pancasila itu cita-cita. Bukan lantas meletakan Pancasila sebagai ritus pemberhalaan sejarah. Sekarang mari kita pikirkan bersama bagaimana cara untuk mencapai cita-cita bersama tersebut?

Demikian celoteh nakal dari salah seorang teman yang terlontar beberapa bulan lalu dan sampai sekarang masih terngiang lekat dalam ingatan saya. Bila kita menelusuri lebih dalam makna dari ungkapan di atas maka anda mungkin sepakat bila sudah semestinya kita kembali merefleksikan peristiwa sumpah pemuda yang kini hanya menjadi ritus pemberhalaan sejarah. Seremonial yang diperingati berulang-ulang tiap tahunnya.

Dalam pengetahuan kolektif kita, peristiwa sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 adalah suatu konsolidasi/kongres pemuda yang digawangi oleh serikat/organisasi pemuda seperti Djong Java, Borneo, celebes, Ambon, dll. Peristiwa tersebut dipandang sebagai momentum awal kebangkitan bersama dengan tiga pilar utama bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. Inilah permulaan yang di-identifikasi sebagai titik pertemuan identitas kolektif manusia yang mendiami gugusan kepulauan dari Merauke sampai Sabang yang kemudian sepakat menjadi Indonesia.

Lantas bila demikian adanya, apakah loyalitas atas ke-Indonesiaan kemudian diukur dengan indikator-indikator normatif seperti yang tertuang dalam sumpah pemuda? Tiga pilar yang tertuang dalam sumpah pemuda haruslah dipahami sesuai spirit zamannya. Situasi sosial akan mempengaruhi kesadaran sosial. Bila demikian seperti itu adanya maka dapat dibayangkan bila Kolonialisme dan Imperialisme tidak pernah ada di Indonesia apakah akan muncul Sumpah pemuda? atau sumpah pemuda lahir karena kesadaran independensi-kolektif menuju suatu otoritas merdeka?

Bayangkan pada tahun 1928 manusia Indonesia pada saat itu berkisar 40-50 juta jiwa yang tersebar di pedalaman, pesisir, pulau kecil dan besar. Zaman dimana modernisasi mulai bersentuhan dengan masyarakat tradisional. Masih sangat sedikit yang memahami tulisan, transportasi dan komunikasi adalah barang mewah. Zaman dimana kita seakan hidup di dalam rumah kaca, hanya mampu melihat gemerlapnya dunia tanpa mampu menyentuhnya. Pada tahun yang sama masyarakat Alifuru di pedalaman pulau Seram Maluku tengah atau masyarakat Dayak yang hidup tentram ala komunal-primitif di pedalaman Kalimantan, mareka hidup damai dan merasa sebagai manusia bebas tanpa tahu apa itu VOC, Belanda, penjajahan, Sumpah pemuda dll. Namun mereka siap menjadi Indonesia. Bila demikian keadaannya lantas menjadi mentah hipotesa yang mengatakan bahwa sumpah pemuda berhasil menyatukan Indonesia untuk keluar dari penjajahan.

konsolidasi sekian juta manusia bukanlah hal yang mudah. Sejarah mencatat bahwa Sumpah Pemuda hanyalah diwakili oleh segelintir intelektual muda tanpa basis masa yang jelas. Karena bila kita bandingkan dengan kekuatan ormas seperti Masyumi, Muhamadiah atau Sarekat Islam yang memiliki anggota ribuan bahkan jutaan tentunya memiliki daya jangkau yang luas dalam membentuk opini publik. Maka pertanyaannya seberapa besar basis massa yang dimiliki oleh Sumpah Pemuda? Sehingga seakan mampu mengorganisir manusia nusantara menjadi Indonesia.

Tanpa menghilangkan arti pentingnya Sumpah Pemuda dalam khasanah kesejarahan kita, ada baiknya kita butuh pembacaan ulang atas situasi kekinian. Memahami spirit zaman mungkin itu kata kunci untuk dapat merefleksikan ulang sumpah pemuda. Atau bila perlu Sumpah Pemuda jilid II harus segera disiapkan.