Bersyukurlah... kita terlahir dan hidup di zaman yang sudah serba canggih. Kemajuan teknologi telah membantu manusia dalam banyak hal. Komunikasi, transportasi dan informasi sudah semakin mudah diakses, kapan pun dan di mana pun anda berada. Dunia kemudian seakan sudah menjadi sebuah desa global. Kita bisa dengan bebas berkomunikasi, berwisata ke segala penjuru dunia, asalkan punya hasrat dan ongkos.

Ummat Media Massa
Salah satu instrument teknologi yang sangat membantu manusia adalah teknologi Informasi-komunikasi. Akses informasi-komunikasi saat ini seakan sudah menjadi kebutuhan primer. Ketika anda terbangun di pagi hari, maka saya dapat menjamin HP adalah barang yang pertama anda cari. Itu salah satu ciri dari masyarakat yang sudah candu informasi-komunikasi.

Selain perangkat informasi yang sifatnya persolan, ada juga perangkat informasi yang sifatnya massal. Contonhnya, TV, Radio, Internet, Majalah, Koran, dll. Kita sudah tidak asing lagi dengan perangkat informasi tersebut. Perangkat informasi-komunikasi yang sudah menjadi menu  wajib bagian dari keseharian.
Ilustrasinya sederhana, berapa jam setiap hari kita duduk di depan TV? Mengakses internet? Membaca majalah atau koran? Kebanyakan dari kita, mampu meluangkan waktu berjam-jam, bahkan berhari2, untuk sekadar nonton gossip, menyimak berita, membaca katalog produk fashion terbaru, bersenda gurau di jejaring sosial, dll.

Intensitas penggunaan (konsumsi) media massa yang tinggi, secara tidak langsung telah membuat manusia tergantung. Ini seumpama rasa sakau yang di alami oleh pencandu narkotika. Media massa lantas sudah menjadi candu public. Perangkat teknologi yang mau-tidak mau sudah menjadi kebutuhan yang harus diakses setiap saat.

Pada perkembangan-nya, kehadiran media massa di Indonesia telah melahirkan kelompok masyarakat baru. Kalasifikasi ini bertumpu pada perangkat media yang dijadikan sumber rujukan atau referensi. Kelompok masyarakat baru tersebut terbagi dalam tiga kategori besar.

Pertama, pencandu media cetak (Koran, majalah, jurnal dll). Kelompok ini pada umumnya adalah masyarakat kelas menegah ke atas yang memiliki hasrat intelektual dan akurasi berita yang tinggi, serta kemampun ekonomi di atas rata-rata.

Kedua, kelompok pencandu media on-line (internet, jejaring social, dll). Kelompok ini identik dengan kelompok masyarakat menengah, terutama yang sudah melek/paham teknologi. Media on-line dijadikan sarana komunikasi, membangun kekerabatan dan bisnis.

Ketiga, kelompok pencandu TV (sinetron, gossip, dll). Kelompok ini identik dengan kalangan menengah kebawah, namun hampir seluruh orang Indonesia menonton acara TV setiap hari. Sehingga dapat dikatakan media TV punya ummat yang paling banyak bila dibandingkan dengan media massa yang lain-nya.

Sadar Media Massa
Kemudahan dalam mengakses media massa berbanding lurus dengan kesadaran manusia. Kenapa bisa demikian? Kita setiap hari menyerap informasi dari media massa, sehingga lama-kelamaan kita muali bergantung pada informasi yang disodorkan oleh media massa. Ketika kita sudah mengalami ketergantungan, kita kemudian merasa bahwa informasi yang disampaikan media massa adalah suatu kebenaran yang layak dipercaya. Media massa akhirnya menjadi sumber kebenaran dalam memahami realitas masyarakat yang kita amini bersama.

Perlu di inggat, media massa adalah industry-bisnis yang orientasi atau tujuan akhirnya adalah keuntungan. Selain keuntungan material, pemilik media massa juga mengejar keuntungan im-material (non materi) yaitu dukungan opini publik. Proses untuk mendapat dukungan opini public dijalankan oleh media massa  dengan bekerja secara sistematis untuk mengolah sedemikian rupa informasi yang diterima sehingga cocok/sejalan dengan kepentingan si pemilik media massa tersebut.

Pada akhirnya informasi yang kita terima adalah hasil konversi (hasil olahan) pekerja media, yang disajikan ke hadapan publik. Media massa sebagai alat bisnis dan alat kepentingan, sudah menjadi warna dominan dalam industry media di Indonesia. Sehingga media massa yang kita konsumsi setiap hari punya kepentingan untuk menguntrol kesadaran dan kehendak publik.

Lompatan Kecil
Kita tidak sedang bersikap anti-pati terhadap media massa. Sampai pada tataran tertentu kita sangat membutuhkan media massa, namun kita juga harus bersikap cerdas dalam memanfaatkan peluang dan kelebihan yang ada dalam media massa tersebut.

Belakangan muncul fenomena-fenomena gerakan sosial yang muncul di media massa terutama situs jejaring sosial. Gerakan anti korupsi, gerakan koin kepedulian, gerakan cinta lingkungan, gerakan donor darah, dll, muncul menerobos sekat-sekat yang selama ini menjadi batas dan menghambat ruang gerak.

Media massa terutama jejaring sosial, bisa menjadi pelipurlara ditengah informasi yang kurang seimbang dari media maenstrim (TV, media cetak). Komunitas-komunitas dengan berbagai latar belakang muncul dan berkembang dan merespon isu-isu yang berkembang. Sekurangnya media massa (jejaring sosial) sudah memberi bukti, bahwa masih banyak orang baik dan punya kepedulian tinggi di negeri ini.

Kini komunitas-komunitas yang dulunya hanya ada di dunia maya, mulai melebarkan perannya yaitu melalui kerja-kerja nyata di lapangan. Agar supaya kerja/aksi social mereka dapat berjalan dengan masimal, pada umumnya komunitas tersebut melebur diri dalam suatu paguyuban atau bahkan organisasi. Hal tersebut dimaksud agar agenda yang mereka rencanakan dapat berjalan maksimal dan terarah. Selain itu, juga untuk memperluas jaringan dan ruang gerak di seluruh Indonesia bahkan dunia.

Hal yang paling menarik adalah hampir semua komunitas-komunitas tersebut digerakan oleh anak-anak muda, pemuda-pemudi yang optimis dan mau berbuat sesuatu untuk orang lain, dan untuk negeri yang dia cintai. Kita sudah sering menjumpai komunitas atau gerakan serupa, baik di dunia maya maupun di alam keseharian.

Semua yang mereka lakukan laksana lautan inspirasi yang bisa kita jadikan batu pijakan untuk kita dapat berbuat hal serupa. Kita masih punya kesempatan, diberi kekuatan dan kemampuan berfikir. Itu adalah modal utama, untuk menguatkan niat dalam diri kita. Mari mulai dengan apa yang kita bisa. Bangun dengan apa yang kita miliki. Setidaknya kita mau belajar dan mau berbuat sesuatu, bekerja sama untuk kebaikan kita semua.


Sumber Gambar

Kondisi Maluku seumpama rumput kering, sedikit percikan api dapat menimbulkan kebakaran sporadis. Hijaukanlah rumput kering tersebut biar semua menikmati kebahagiaan

Target Visi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terancam molor. Pasalnya, upaya ambisius sekaligus prestisius tersebut sedang menghadapi ujian berat. Gejolak krisis ekonomi-politik global adalah ujian pertama yang harus segara di respon ASEAN. Kesiapan internal terutama keamanan regional dan kekuatan fundamental ekonomi nasional adalah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan ASEAN. Lantas, bila kedua ujian tersebut tidak mampu dilalui ASEAN, masihkah kita optimis ASEAN Economic Community 2015 dapat terlaksana?

Kota Manado, Sulawesi Utara beberapa hari lalu disibukkan dengan pertemuan para menteri ekonomi ASEAN (Economic Ministerial Meeting) ke-43 yang berlangsung pada 10-14 Agustus 2011. Pertemuan dihadiri oleh 18 negara, yakni 10 negara anggota ASEAN, dan 8 negara mitra. Adapun kedelapan Negara mitra dialog tersebut adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, China, Rusia, Jepang, India, Australia, dan New Zealand. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari upaya bersama untuk mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) terlaksana tepat waktu pada 2015.

Ada dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan yaitu; (1) ASEAN investment area dan (2) ASEAN FTA free trade agreement. Pembahasan tersebut kemudian terbagi dalam dua pertemuan besar yaitu ASEAN FTA Council, yang terdiri dari semua menteri ekonomi negara anggota ASEAN dan juga pertemuan ASEAN Economic Minister plus negara-negara dialog partner. Dan yang terpenting adalah melahirkan Guiding principles ASEAN Framework for Equitable Development in ASEAN, merupakan pedoman (teknis) bagi semua institusi di bawah ASEAN Economic Community Council dalam upaya mengatasi kesenjangan pembangunan dan mewujudkan ASEAN 2015.

Menuju ASEAN Economic Community

ASEAN Economic Community (AEC) adalah upaya bersama untuk mencipta kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi, pembangunan ekonomi yang merata dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. ASEAN empat tahun kedepan dibayangkan sebagai suatu kawasan yang telah terintegrasi total layaknya Uni Eropa saat ini. Untuk mewujudkan semua itu dibuatlah AEC Blueprint sebagai pedoman bagi Negara-negara anggota ASEAN mencapai target 2015.

AEC Blueprint memuat empat kerangka kerja utama yaitu, pertama, ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. Kedua, ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerse. Ketiga, ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata, dengan elemen pembangunan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara-Negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam). Keempat, ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dari ke empat pilar tersebut, saat ini pilar pertama yang masih menjadi perhatian ASEAN.

Tantangan ASEAN Economic Community

Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, secara kolektif, total perdagangan ASEAN dengan dunia dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Yaitu mencapai 1.89 triliun dollar AS pada tahun 2008, tahun 2009 sempat turun menjadi 1.53 triliun dollar AS dan kembali menanjak menjadi 2.04 triliun dollar AS pada 2010. Dari total tersebut angka perdagangan intra-ASEAN senilai 470 miliar dollar AS pada tahun 2008, 376 miliar dollar AS pada 2009, dan 519 miliar dollar AS pada 2010.

Peningkatan volume perdagangan merupakan gejala positif. Tetapi kita juga tidak bisa ingkar bahwa perkembangan di atas cenderung berjalan lambat dan fluktuatif. Upaya ambisius untuk mewujudkan visi ASEAN sedang dalam ujian berat dan terancam gagal. Setidaknya ada dua indikator (faktor) yang memberi alasan logis ancaman antiklimaks pertemuan ASEAN Economic Community di Manado kali ini.

Pertama, Faktor Internal. Ada empat komponen utama dalam AEC yang ditargetkan akan terlaksana pada 2015 nanti, namun tinggal empat tahun dari waktu yang ditentukan ASEAN hanya baru mampu melaksanakan komponen pertama yaitu ASEAN sebagai pasar tunggal, itu pun belum terlaksana secara total masih perlu tambal sulam di banyak lini.

Dari segi kesiapan ekonomi internal Negara ASEAN di nilai masih lemah. Ada kesenjangan ekonomi antar Negara ASEAN yang terlampau jauh, sehingga intergrasi ekonomi justru semakin membuat kesenjangan ekonomi semakin kimpang. Ambil contoh Indonesia. Pasca satu tahun bergulirnya ASEAN-China Free Trade Area, Indonesia dinilai gagal dalam meningkatkan volume perdagangan eksternalnya. Barang-barang impor China membanjiri pasar domestik sehingga memaksa pengusaha terutama kecil-menengah harus gulung tikar, kalah bersaing dengan China yang memiliki modal besar, produktivitas tinggi dan harga murah. Atau yang paling memilukan, pada Juli 2011 saja Indonesia telah meng-impor 298.925 ton garam dari China, India dan Australia.

Dari aspek keamanan. Investasi, perdagangan atau kegiatan ekonomi apa pun sangat membutuhkan stabilitas keamanan. ASEAN merupakan kawasan yang sangat rawan konflik baik internal maupun antar Negara. Indonesia dan Malaysia masih bersetegang seputar perbatasan dan pengaturan tenaga kerja. Thailand dan Kamboja masih sering bakutembak diperbatasan kedua Negara. China dan Vietnam saling sikut soal kepulauan Spartle. Austaralia, Timor Leste dan Indonesia juga terjelembab dalam sengketa Celah Timor. Contoh kasus di atas semakin membuat kita pesimis melihat peluang integrasi ASEAN terlaksana 2015 nanti.

Kedua, Faktor Eksternal. Pesimisme itu semakin menguat tatkala mendapati perkembangan ekonomi-politik internasional yang cenderung konfliktual beberapa bulan terakhir. Situasi internasional bagai banjir bandang yang tak mampu diprediksi mana hulu dan kemana muaranya. Afrika Utara terjebak dalam uforia demokrasi yang ternyata melahirkan perang saudara. Eropa masuk dalam labirin krisis keuangan yang sedang mengancam integritas dan keberlangsungan Uni Eropa. Jepang didera bencana Sunami disusul krisis nuklir ditambah dengan krisis anggaran akibat hutang Negara yang semakin menggunung.

Belum terhenti disitu. Amerika sebagai salah satu lumbung ekonomi dunia sedang di ujung tanduk. Hutang AS kini mencapai 16,30 triliun dolar AS atau melebihi produk domestik bruto (PDB) AS yang hanya 14,6 triliun dolar AS. Krisis anggaran tersebut seketika berpengaruh bagi keberlangsungan ekonomi AS bahkan global, mengingat dolar AS selama ini digunakan sebagai barometer ekonomi-perdagangan dunia.

China merespon agresif krisis AS kali ini, terutama pasca Standart & Poor’s dan Moody’s Investor Service mengumumkan penurunan peringkat hutang AS dari AAA menjadi AA+. Pemerintah China sangat khawatir dengan keamanan (penyusutan nilai) dua pertiga dari cadangan devisa China 2,3 triliun dolar AS ditempatkan dalam asset berdonominasi dolar AS. Krisis Aggaran dan penurunan peringkat AS tersebut akan mengoyahkan integritas AS dan mata uang dolar sebagai mata uang internasional.

Melihat gejala-gejala diatas, membuat kita teringat dengan wacana super ambisius tentang pembentukan bank sentaral dunia dengan sistem dan mata uang tunggal yang diusulakan Amerika dan Eropa. Dan pada sisi lain China lantang bersuara mengusulkan penerbitan mata uang internasional baru pengganti dolar AS. Kedua wacana tersebut dapat dimaknai sebagai isyarat atas kebuntuan dari gelombang krisis tiada henti.

Sebagai Orgaisasi yang mengimpikan integrasi regional layaknya Uni Eropa, maka ASEAN juga harus cerdas dalam menentukan sikap dan langkah kedepan. Mengingat Uni Eropa sedang ada dalam krisis akut dan seakan skema yang telah mereka rancang selama puluhan tahun runtuh seketika.

Pertemuan Manado ternyata belum mampu melahirkan resolusi-resolusi yang akan merubah ASEAN sebagai salah satu aktor aktif internasional, penentu arah ekonomi global ke depan. ASEAN selama ini seakan menjadi “sapi perah” korporasi-korporasi besar, objek sasaran tujuan investasi Negara-negara kaya. Kesiapan internal baik ekonomi nasional maupun keamanan regional serta cerdas dalam membaca peluang ditengah arus politik-ekonomi global akan menjadi kunci mencapai target Visi masyarakat ASEAN 2015.

Pernah dimuat di Radar Ambon, 20 Agustus 2011

kembali diterbitkan atas dasar pendidikan

Djali Gafur

Penulis adalah peneliti pada Cakrawala Institute

(Center for Fair Development Studies-Pusat Study untuk Keadilan Pembangunan)

Dunia sedang memasuki babak baru menuju suatu tata dunia global yang lebih dinamis. Persoalan kali ini lebih rumit dari sekadar dikotomi kepentingan ekonomi-politik (baca: Geopolitik) yang pernah melibatkan Kapitalisme vs Sosialisme dua dekade lalu. Perang dingin telah usai tetapi jangan lupa perang itu belum hilang dari ingatan sadar manusia sehingga kita insaf bahwa pertarungan antara dua kutub tersebut masilah ada.

Kapitalisme mampu bermetamorvosis sesuai tuntutan zaman, begitu juga dengan Sosialisme. Katakanlah simbol dari kekuatan Kapitalisme adalah Amerika dan Negara-Negara Eropa Barat. Mereka memiliki sejarah dan struktur ekonomi yang boleh dibilang cukup mapan bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Tetapi jangan lupa pula, bahwa Uni Soviet boleh bubar namun bukan berarti dalam satu “kibasan pedang” Sosialisme hilang dari muka bumi. Lihatlah Blok Amerika Latin atau China, mereka bisa jadi contoh dari metamorvosis dari Sosialisme itu sendiri. China bahkan mampu mengejutkan dunia dengan mengakawinkan Sosialisme dan Kapitalisme dalam satu rezim yang harmonis.

Ini akan jadi diskursus menarik, karena pokok persoalan sesungguhnya bukan terletak pada pilihan ideologi Sosialisme atau Kapitalisme. Tetapi melacak substansi dari kedua poros dominan ini dan memahami hubungan dialektik antara dua kutub tersebut. Sehingga kita sadar sebelum memutuskan mengambil jalan Sosialisme, mengadopsi Kapitalisme atau kembali menghidupkan Gerakan Non Blok.

Mengintip Kuasa Kapital

Sosialisme maupun Kapitalisme dibangun di atas materialisme sejarah yang tunggal, yaitu masyarakat industri di Eropa. Kapitalisme lahir dari praktek ekonomi-politik liberal yang mengakomodasi kepentingan orang per orang atau kongsi-kongsi dagang. Mereka adalah aktor dominan yang mendominasi penguasaan atas aset kapital. Negara ditempatkan sebagai mediator antara kepentingan ekonomi kongsi-kongsi dagang dengan kepentingan masyarakat secara umum.

Begitupun Sosialisme, lahir dari kritik atas praktek Kapitalisme dalam ekonomi liberal. Liberalisasi ternyata hanya menguntungkan sekelompok orang, karena negara sudah beralih fungsi menjadi penyokong kepentingan kelas dominan. Sehingga kepentingan masyarakat kebanyakan mulai tersisihkan. Sosialisme menghendaki segala aset kekuatan kapital dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh negara. Negara memegang supremasi tertinggi sebagai aktor dominan dalam ekonomi-politik.

Pada akhirnya kedua ideologi ini sejatinya bermuara pada hakekat yang esa yaitu transformasi ekonomi-politik untuk kuasa kapital. Kapital adalah lokomotif utama yang sangat dibutuhkan oleh Sosialisme maupun Kapitalisme dalam membangun basis material kuasanya. Sebelum sampai pada kuasa kapital, sekurangnya ada lima komponen ekonomi-politik fundamental yang harus dikuasai terlebih dahulu. Bahan baku (sumberdaya alam), tenaga kerja (sumberdaya manusia), alat produksi (teknologi), kekuatan modal (finansial/uang) dan akses pasar (konsumsi massal), itulah kelima komponen utama tak terbantahkan yang sangat dibutuhkan untuk menyusun kuasa kapital.

Penguasaan kelima komponen tersebut akan sangat membantu dalam mencipta struktur ekonomi-politik yang mapan. Kerena sifatnya yang fundamental, akses terhadap kelima komponen ini cenderung bersifat konfliktual karena melibatkan banyak kelompok kepentingan di dalamnya. Pada tataran politik global (politik internasional) konflik yang muncul dapat bersifat konflik terbuka (perang terbuka) atau konflik tertutup (pertarungan ideologi), bahkan dalam suatu kondisi tertentu kedua konflik ini bisa berjalan bersamaan. Pada titik inilah bias ideologi terkuak. Ideologi menjadi sistem perlindungan kekuasaan oleh kelas dominan. Status Quo dipertahankan dan diperkuat demi kepentingan ekonomi-politik.

Peta Ekonomi-Politik Global

Alkisah bermula ketika ekonomi Amerika terjebak dalam krisis finansial yang berkecamuk semenjak pertengahan 2007. Krisis kali ini sepadan dengan Great Depression 1930 yang melumpuhkan seluruh sektor ekonomi Amerika, Eropa bahkan dunia. Ketika itu, dunia terjebak dalam keadaan malaise. Keadaan serba sulit dan terjadi kelesuan disegala sektor. Perdagangan internasional sejenak terhenti karena hampir seluruh negara menutup keran ekspor maupun impor dan terpaku pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Situasi ini berlangsung cukup lama sampai pecah perang dunia II 1939-1945.

Pasca perang dunia II diluncurkan suatu megaproyek (baca: Marshall Plan) untuk pembangunan kembali Eropa pasca perang. Upaya ini dimotori Amerika. Untuk mensukseskan megaproyek tersebut, dibentuklah tiga lembaga yang memiliki fungsi dan peran membangun dan mengelola ekonomi-politik internasional. IMF (memonitor terkait kebijakan moneter dan fiskal) World Bank (mengawasi pembangunan infrastruktur) dan GATT (mengatur pertukaran dan perdagangan internasional). Kehadiranan Marshall Plan mampu menghadirkan keseimbangan ekonomi global di bawah kontrol Amerika Serikat.

Kembali pada kekinian. Selama kurun waktu 2007 sampai dengan 2010 dunia terjebak dalam kekhawatiran stagnasi ekonomi. Perasaan itu cukup beralasan mengingat Amerika secara global menyumbang hampir 20% dari total pertumbuhan ekonomi dunia dengan konsumsi minyak bumi mencapai 10 juta barel perhari. Krisis Amerika sejatinya adalah krisis finansial (krisis keuangan) akibat praktek rekayasa finansial yang memicu kridit macet.

Amerika sendiri mengalami kelesuan ekonomi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja dan kebangkrutan perusahaan multinasional dan transnasional. Secara umum ada tiga dampak global dari krisis tersebut. Pertama, peningkatan harga komoditas terutama pangan dan minyak bumi. Kedua, kebuhan likuiditas (alat bayar atau uang) untuk pemenuhan konsumsi atau usaha. Ketiga, relokasi kapital (investasi) ke negara atau kawasan lain yang dinilai aman dan menguntungkan.

Tumbal Konstalasi Politik Global

Meski telah mengucurkan triliunan dollar AS, itu semua belum juga mampu menjinakan bola salju krisis. Dalam tempo yang cukup singkat, dunia dilanda krisis serupa. Fenomena penularan krisis finansial tergolong cepat karena modernisasi dan integrasi sistem finansial global telah mempermudah tansaksi dan perpindahan investasi (baca: uang) dari negara satu ke negara lain dan atau dari perusahaan satu ke perusahaan lain yang mampu terlaksana dalam hitungan detik. Berbagai forum internasional digelar untuk menjinakan krisis, namun itu semua berakhir nihil. Dunia frustrasi sehingga arogansi jadi wajah dominan dalam politik global.

Lantas apa korelasi antara krisis Krisis finansial Amerika yang telah menjadi krisis global dengan “revolusi” (suksesi) politik di Afrika Utara? Kita semua menyadari bahwa negara-negara Afrika Utara seperti Tunisia, Mesir, Libya adalah negara-negara produsen minyak. Dalam upaya pemulihan ekonominya, Amerika membutuhkan pasokan minyak bumi yang stabil dengan harga terjangkau untuk mengerakan industri dan perekonomian secara menyeluruh. Katakanlah salah satu kepentingan Amerika adalah akses energi (minyak bumi) di Afrika Utara. Selain itu, negara-negara Afrika Utara adalah bekas jajahan negara-negara Eropa yang mesih memiliki kepentingan ekonomi dan ikatan politik dengan bekas negara jajahannya. Sedangkan di sisi lain, China dan Blok Amerika Latin sedang mengadu-nasib membangun kepentingan ekonomi di Afrika Utara.

Di sini muncul permasalahan baru, yaitu benturan kepentingan antara Eropa, Amerika, China dan Blok Amerika Latin terkait perebutan penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kapital di Afrika Utara. Sejarah selalu berulang, begitu kata para filusuf. Layaknya malaise ekonomi era great depression yang melahirkan Perang Dunia II. Sekarang dunia sedang ditantang untuk tidak mengulang kesalahan sejarah. Cukup sudah banjir darah airmata tumbal kepentingan politik global demi kuasa kapital yang menyelimuti Afrika Utara dan Timur-Tengah. Ini jadi perhatian dan keprihatinan kita semua. Sehingga kita waspada membaca angin perubahan politik global yang selalu meminta tumbal.

NB: Sumber Gambar

Strategi pengelolaan Lingkungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Lewat Hukum Sasi

Oleh: Gafur Djali


Abstrak

Masyarakat pesisir adalah potret buram kemiskinan di negeri ini. Ketimpangan pembangunan akibat strategi pembangunan yang kurang adil dan kerusakan lingkungan akibat industrialisasi atau ulah manusia adalah situasi yang semakin menyudutkan masyarakat pesisir. Di saat peran struktural pemerintah urung terlaksana, maka dibutuhkan strategi pengembangan berbasis pada kekuatan kultural masyarakat, komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. Strategi tersebut sebagai upaya pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pada tulisan ini, saya meminjam kebijakan adat yang umumnya dijalankan di Maluku. Pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, berbasis pada kearifan lokal masyarakat Maluku. Yaitu hukum Sasi.


“Nenek moyangku seorang pelaut, maka di laut kita jaya”
Kita semua mungkin sangat akrab dengan ungkapan di atas. Terlebih bagi saya, anak pesisir yang dididik oleh laut. Bagi saya, laut seakan jadi tempat bermain sekaligus rumah yang sangat nyaman. Ungkapan di atas terkadang jadi yel-yel atau nyanyian ketika kami (anak-anak pesisir) sedang memancing, berenang atau sekadar bersantai di pantai bersama teman-teman. Ketika itu, kami sungguh yakin bahwa daerah pesisir (pantai dan laut) adalah tempat paling menyengkan di muka bumi. Dari pesisir pantai, mata begitu luas memandang, menatap cahaya mega senja yang menembus kolong-kolong langit, tanpa batas sampai menyentuh garis cakrawala. Menyelami dasar laut membuat kami seakan menemukan surga kehidupan penuh warna. Kami seakan menemukan kawan-kawan baru, bermain bersama ikan-ikan aneka spesis, terumbukarang aneka bentuk serta biota laut lainnya.

Laut membuat imajinasi kami menjadi liar. Bila ada yang bercita-cita menjadi Marinir, Atlit renang nasional atau Penyelam, itu akan jadi bahan tertawaan bersama. Tak jarang dari kami ada yang bercita-cita menjadi ikan. Alasannya sederhana, saya ingin bebas pergi kemana saja saya suka. Berenang menyeberangi teluk, selat atau lautan luas. Mengunjungi samudera biru, merasakan dinginnya Antartika atau mencicipi hangatnya laut Florida. Sungguh suatu cita-cita yang imajiner. Selain itu, kami juga begitu akrab dengan berbagai ritual-ritual adat yang sering diselenggarakan. Ketika itu, kami tidak mengerti banyak hal. Kami hanya pahami bahwa laut dan manusia adalah saudara, maka kita harus saling menjaga.

Dalam kacamata kecil kami, laut seakan jadi anugerah bagi kami masyarakat pesisir. Pemandangan yang indah, ikan, kepiting, teripang, udang, rumput laut, mutiara dan masih banyak lagi. Semuanya ada di sini, telah tersedia secara alamiah dan kami bisa mengambilnya kapan saja kami mau. Para nelayan begitu piawai menaklukan laut. Perahu atau kapal nelayan selalu bersandar di dermaga dengan hasil tangkapan yang memuaskan. Kehidupan kami sederhana, boleh dibilang mencukupi untuk standar sandang, pangan, papan, akses pendidikan dan kesehatan. Pengalaman di atas hanyalah ilustrasi dari sebuah desa kecil di pesisir utara pulau Ambon. Dan mungkin dapat menjadi potret masyarakat pesisir di Indonesia.


Wilayah Pesisir yang Terlupakan

Belakangan, saya baru menegerti, apa yang selama ini kami amini sebagai anugerah ternyata berubah menjadi kutukan. Karena di belahan dunia lain, meski kekayaan negeri ini melimpah ruah, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang akrab dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Semuanya dapat secara kasatmata di lihat. Gubuk-gubuk reot sepanjang bibir pantai dan perkampungan kumuh jadi pemandangan biasa. Kesehatan dan pendidikan terkadang jadi barang mewah. Dapat dihitung dengan jari, hanya segelintir orang saja yang dapat melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi atau mendapat akses kesehatan. Suatu ironi yang sungguh memilukan.

Masyarakat pesisir adalah potret buram kemiskinan di negeri ini. Semakin panjang garis pantai, maka semakin banyak penduduk miskin Indonesia. Saya melihat kemiskinan yang terjadi diakibatkan strategi pembangunan yang kurang tepat. Selama ini, terutama ketika Orde Baru, geliat pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah darat (continental orientation) sedangkan pembangunan wilayah laut (maritim orientation) cenderung terlupakan. Sektor kelautan dan perikanan dianggap sebagai sektor pinggiran (peripheral). Model pembangunan ini secara struktural, selain menciptakan pembangunan yang timpang juga telah menciderai arti Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan.

Ketimpangan pembangunan tersebut diperparah dengan kerusakan lingkungan. Pada Januari 2009, Kementrian Kelautan dan Perikanan memaparkan bahwa, dari total luas wilayah perairan Indonesia yaitu 5,7 juta kilometer persegi. Seluas 3,9 juta kilometer persegi atau sekitar 70 persen dalam keadaan rusak ringan hingga rusak berat. Hanya Seluas 1,8 juta kilometer persegi atau 30 persen yang kondisinya masih baik. Kerusakan tersebut dipicu oleh beberapa faktor seperti rusaknya hutan bakau akibat abrasi pantai atau pembangunan. Penangkapan ikan dengan bahan beracun atau bom sehingga merusak karang atau biota laut. Sampah dan zat kimia yang di produksi rumah tangga atau industri, dan masih banyak lagi persoalan struktural maupun non struktural yang memperparah kerusakan wilayah pesisir, perairan atau laut tersebut.

Kerusakan wilayah perairan khususnya wilayah pesisir tentunya akan menjadi kabar buruk bagi masyarakat pesisir. Praktis, masyarakat pesisirlah yang akan terkena dampak langsung dari kerusakan lingkungan tersebut. Ketika tempat yang selama ini dijadikan sebagai tempat hidup dan menafkahi keluarga telah rusak sama artinya kelangsungan kehidupan masyarakat pesisir sedang terancam. Sangat sulit membayangkan peningkatan kesejateraan masyarakat pesisir bila rusaknya kondisi perairan. Kerusakan lingkungan tersebut secara otomatis akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat pesisir.

Kondisi tersebut diperparah dengan beberapa kebijakan pemerintah. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif dasar listrik, melonjaknya harga kebutuhan pokok dan lainnya, ternyata juga berimbas langsung bagi para nelayan. Untuk melaut diperlukan biaya ekstra, membeli BBM atau es balok dll. Kerusakan wilayah pesisir memaksa para nelayan memperluas daya jelajah bahkan sampai ke laut samudera. Bila cuaca dan musim sedang baik itu jadi nasib baik bagi para nelayan. Namun bila cuaca memburuk, untuk menutupi biaya melaut saja tidak cukup dan terkadang banyak yang mengalami kerugian. Ketika laut sudah tidak dapat lagi dijadikan sandaran hidup di tengah kebutuhan perut yang semakin mencekik, maka sangatlah mungkin banyak dari nelayan akan memilih beralih profesi. Menjadi buruh pabrik, tukang ojek atau urbanisasi mencari pekerjaan di kota adalah pilihan sulit, yang mungkin saja akan di tempuh untuk sekadar menyambung nafas.

Kita semua menyadari, bahwa masyarakat pesisir kini dikepung dari dua arah secara bersamaan. Ketimpangan pembangunan akibat strategi pembangunan yang kurang adil dan kerusakan lingkungan akibat industrialisasi atau ulah manusia itu sendiri. Bukanlah suatu kemustahilan untuk dapat keluar dari kesulitan tersebut. Saya dapat sedikit bersyukur karena wilayah pesisir di daerah kami masih terjaga kelestariannya meski ada potensi kerusakan di beberapa titik. Namun, semuanya bisa dikontrol lewat kebijakan adat masyarakat setempat.

Dalam tulisan ini, saya akan paparkan sedikit pandangan subjektif saya tentang strategi pengembangan masyarakat pesisir. Strategi pengembangan yang berbasis pada kekuatan kultural masyarakat, komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. Terutama meminjam kebijakan adat yang umumnya dijalankan di Maluku. Yaitu hukum Sasi.


Pengelolaan Wilayah Pesisir

Saya meyakini bahwa tidak ada perubahan tanpa kesadaran. Saya pikir ada baiknya bila kita belajar dari kegagalan atau kurang optimalnya beberapa program pemerintah terkait pengelolaan wilayah pesisir. Menurut saya, kegagalan dikarenakan program tersebut belum mampu menyentuh kesadaran masyarakat secara langsung. Pemerintah terkadang menjalankan program-program yang terlalu kaku, sukar diadaptasi atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya menilai, hal tersebut disebapkan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam merancang, menjalankan atau mengkoreksi program-program pemerintah tersebut. Dalam posisi inilah, masyarakat pesisir terkadang menjadi objek kebijakan bukan sebaliknya menjadi subjek kebijakan itu sendiri.

Untuk menjawab persoalan di atas. Maka, saya memandang dalam pengelolaan wilayah pesisir dibutuhkan ketepatan antara pengelolaan secara kultural maupun secara struktural. Saya meyakini dalam setiap struktur masyarakat tentunya memiliki kearifan lokal masing-masing. Keunikan budaya yang lahir dari persinggungan manusia dengan alam maupun manusia dengan manusia. Khususnya masyarakat pesisir, terutama masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku memiliki struktur adat yang kemudian mampu diadaptasi untuk pengembangan wilayah pesisir. Masyarakat Maluku pada umumnya merupakan masyarakat yang mendiami pesisir atau pulau-pulau kecil. Sehingga kelestarian lingkungan menjadi harga mati. Dalam tradisi adatnya, masyarakat Maluku mengenal hukum Sasi.

Hukum Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati alam (hewani maupun nabati). Sasi memuat peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan rapat Dewan Adat. Keputusan adat tersebut kemudian dilimpahkan kepada Kewang. Kewang adalah suatu lembaga adat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan sasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Prosesi sasi terdiri dari dua bagian yaitu tutup sasi (pemberlakuan larangan) dan buka Sasi (pencabutan larangan). Keduanya melalui suatu prosesi adat yang sakral dan melibatkan seluruh masyarakat. Bila ada yang melangar sasi, akan mendapat sangsi. Sangsi dapat berupa sangsi material maupun sangsi adat. Masyarakat percaya bahwa melangar sasi merupakan pelangaran berat, bahkan dapat berdampak musibah bisa berupa sakit atau kematian bagi si pelangar. Kondisi tersebut membuat prosesi hukum sasi dapat berjalan lancar dan optimal, karena masyarakat sadar pentingnya sasi dalam hidup.

Contohnya adalah Sasi meti. Merupakan jenis sasi yang paling umum dan hampir dapat ditemui di seluruh masyarakat pesisir Maluku. Sasi meti adalah sasi yang diletakan pada batas zona pasang surut air laut. Fungsinya agar supaya tanaman dan organisme laut lainnya dapat berkembang biak. Karena pada zona tersebutlah banyak hidup biota laut seperti ikan, teripang, kerang dll. Pada hari yang ditentukan untuk buka sasi, masyarakat akan berkumpul dan melakukan panen bersama.

Yang paling unik adalah prosesi sasi ikan lompa (Trisina baelama) di pulau Haruku, Maluku. Ikan lompa adalah sejenis ikan sardin kecil yang dapat hidup di dua alam yaitu air tawar dan air asin. Ketika acara tutup sasi, masyarakat dilarang menangkap ikan tersebut, sehingga populasi dan regenerasi ikan tersebut dapat dinamis. Anda mungkin akan berdecak kagum atau terheran bila melihat prosesi buka sasi ikan lompa di Haruku. Pada waktu buka sasi tiba, masyarakat akan berkumpul di pertemuan dua alam (sungai dan laut). Pemangku adat akan mulai menjalankan prosesi adat. Tifa mulai di tabuh dan gong di talu, seketika itu juga ikan lompa akan datang mendekati asal suara tersebut dan masyarakat dipersilahkan untuk memanen. Hasil panen kemudian dikumpulkan dan dibagi secara adil sesuai dengan hitungan yang telah di tentukan oleh adat.

Itu hanyalah beberapa contoh kecil praktek hukum sasi di Maluku dan masih banyak lagi bentuk objek hukum sasi yang lain. Hukum sasi memiliki dampak positif bagi hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan alam. Bentuk harmonisasi dalam menciptakan keseimbangan kehidupan. Ada empat aspek penting yang dapat kita pelajari dari hukum sasi. Pertama, Aspek budaya dan kepercayaan. Sasi berhubungan erat dengan konsep kepercayaan atas kekuatan alam, roh-roh leluhur dan agama. Kedua, Aspek politik dan administrasi. Pelaksanaan Sasi memerlukan pelembagaan atau organisasi yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat lewat mekanisme adat. Ketiga, Aspek ekonomi. Sasi adalah bagian dari sistem ekonomi dan sistem pengelolaan sumberdaya alam. Sasi membatasi eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan. Serta dapat menjadi semacam tabungan bersama dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Keempat, Aspek ekologi. Sasi memperhatikan pengelolaan sumberdaya alam yang menjunjung tinggi kesinambungan ekosistem dan kelestarian lingkungan.


Kesimpulan

Saya percaya, masih banyak kearifan lokal lainnya yang dapat digali dan diterapkan dalam upaya pengembangan masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Kearifal lokal tentunya menjadi solusi alternatif di tengah buntunya peran struktural pemerintah. Adaptasi pengembangan masyarakat berbasis kearafan lokal juga dapat berfungsi sebagai benteng di tengah derasnya arus modernisasi yang mengancam eksistensi budaya lokal.

Sampai pada titik inilah, nasional(isme) bagi kami sebagai anak pesisir bukanlah semata dimaknai sebagai patriotisme dan pengabdian pada bangsa. Nasional(isme) bagi kami adalah sesuatu yang begitu dekat, sangat dekat sekali. Kami bahkan merasakannya mengalir dalam aliran darah kami. Nasional(isme) bagi kami adalah melestarikan lingkungan milik anak cucu yang saat ini sedang dititipkan pada kami. Pantai, laut, terumbukarang, ikan, teripang, mutiara dll, semuanya adalah titipan yang harus kami jaga dan untuk dikembalikan kepada anak cucu kami. Tugas yang terlampau berat tentunya, tetapi kami dapat berbesar hati karena memiliki kekuatan adat (kearifan lokal). Warisan budaya leluhur yang harus kami junjung tinggi, kami jalankan dan kami patuhi bersama. Seperti pesan para tetua-tetua adat, pesan yang kami yakini sampai detik ini. Laut adalah saudara laki-laki, sesama saudara harus saling menjaga dan mengasihi, maka hiduplah dari alam tetapi jangan lupa untuk menghidupi alam.



Jogjakarta,Senin 20 September 2010
Penulis adalah peneliti pada Cakrawala Institute.
(Center for Fair Development Studies-Pusat Study untuk Keadilan Pembangunan)