Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan

Membangun Komunitas Sadar Madia Massa

Membangun Komunitas Sadar Madia Massa

Bersyukurlah... kita terlahir dan hidup di zaman yang sudah serba canggih. Kemajuan teknologi telah membantu manusia dalam banyak hal. Komunikasi, transportasi dan informasi sudah semakin mudah diakses, kapan pun dan di mana pun anda berada. Dunia kemudian seakan sudah menjadi sebuah desa global. Kita bisa dengan bebas berkomunikasi, berwisata ke segala penjuru dunia, asalkan punya hasrat dan ongkos.

Ummat Media Massa
Salah satu instrument teknologi yang sangat membantu manusia adalah teknologi Informasi-komunikasi. Akses informasi-komunikasi saat ini seakan sudah menjadi kebutuhan primer. Ketika anda terbangun di pagi hari, maka saya dapat menjamin HP adalah barang yang pertama anda cari. Itu salah satu ciri dari masyarakat yang sudah candu informasi-komunikasi.

Selain perangkat informasi yang sifatnya persolan, ada juga perangkat informasi yang sifatnya massal. Contonhnya, TV, Radio, Internet, Majalah, Koran, dll. Kita sudah tidak asing lagi dengan perangkat informasi tersebut. Perangkat informasi-komunikasi yang sudah menjadi menu  wajib bagian dari keseharian.
Ilustrasinya sederhana, berapa jam setiap hari kita duduk di depan TV? Mengakses internet? Membaca majalah atau koran? Kebanyakan dari kita, mampu meluangkan waktu berjam-jam, bahkan berhari2, untuk sekadar nonton gossip, menyimak berita, membaca katalog produk fashion terbaru, bersenda gurau di jejaring sosial, dll.

Intensitas penggunaan (konsumsi) media massa yang tinggi, secara tidak langsung telah membuat manusia tergantung. Ini seumpama rasa sakau yang di alami oleh pencandu narkotika. Media massa lantas sudah menjadi candu public. Perangkat teknologi yang mau-tidak mau sudah menjadi kebutuhan yang harus diakses setiap saat.

Pada perkembangan-nya, kehadiran media massa di Indonesia telah melahirkan kelompok masyarakat baru. Kalasifikasi ini bertumpu pada perangkat media yang dijadikan sumber rujukan atau referensi. Kelompok masyarakat baru tersebut terbagi dalam tiga kategori besar.

Pertama, pencandu media cetak (Koran, majalah, jurnal dll). Kelompok ini pada umumnya adalah masyarakat kelas menegah ke atas yang memiliki hasrat intelektual dan akurasi berita yang tinggi, serta kemampun ekonomi di atas rata-rata.

Kedua, kelompok pencandu media on-line (internet, jejaring social, dll). Kelompok ini identik dengan kelompok masyarakat menengah, terutama yang sudah melek/paham teknologi. Media on-line dijadikan sarana komunikasi, membangun kekerabatan dan bisnis.

Ketiga, kelompok pencandu TV (sinetron, gossip, dll). Kelompok ini identik dengan kalangan menengah kebawah, namun hampir seluruh orang Indonesia menonton acara TV setiap hari. Sehingga dapat dikatakan media TV punya ummat yang paling banyak bila dibandingkan dengan media massa yang lain-nya.

Sadar Media Massa
Kemudahan dalam mengakses media massa berbanding lurus dengan kesadaran manusia. Kenapa bisa demikian? Kita setiap hari menyerap informasi dari media massa, sehingga lama-kelamaan kita muali bergantung pada informasi yang disodorkan oleh media massa. Ketika kita sudah mengalami ketergantungan, kita kemudian merasa bahwa informasi yang disampaikan media massa adalah suatu kebenaran yang layak dipercaya. Media massa akhirnya menjadi sumber kebenaran dalam memahami realitas masyarakat yang kita amini bersama.

Perlu di inggat, media massa adalah industry-bisnis yang orientasi atau tujuan akhirnya adalah keuntungan. Selain keuntungan material, pemilik media massa juga mengejar keuntungan im-material (non materi) yaitu dukungan opini publik. Proses untuk mendapat dukungan opini public dijalankan oleh media massa  dengan bekerja secara sistematis untuk mengolah sedemikian rupa informasi yang diterima sehingga cocok/sejalan dengan kepentingan si pemilik media massa tersebut.

Pada akhirnya informasi yang kita terima adalah hasil konversi (hasil olahan) pekerja media, yang disajikan ke hadapan publik. Media massa sebagai alat bisnis dan alat kepentingan, sudah menjadi warna dominan dalam industry media di Indonesia. Sehingga media massa yang kita konsumsi setiap hari punya kepentingan untuk menguntrol kesadaran dan kehendak publik.

Lompatan Kecil

Kita tidak sedang bersikap anti-pati terhadap media massa. Sampai pada tataran tertentu kita sangat membutuhkan media massa, namun kita juga harus bersikap cerdas dalam memanfaatkan peluang dan kelebihan yang ada dalam media massa tersebut.

Belakangan muncul fenomena-fenomena gerakan sosial yang muncul di media massa terutama situs jejaring sosial. Gerakan anti korupsi, gerakan koin kepedulian, gerakan cinta lingkungan, gerakan donor darah, dll, muncul menerobos sekat-sekat yang selama ini menjadi batas dan menghambat ruang gerak.

Media massa terutama jejaring sosial, bisa menjadi pelipurlara ditengah informasi yang kurang seimbang dari media maenstrim (TV, media cetak). Komunitas-komunitas dengan berbagai latar belakang muncul dan berkembang dan merespon isu-isu yang berkembang. Sekurangnya media massa (jejaring sosial) sudah memberi bukti, bahwa masih banyak orang baik dan punya kepedulian tinggi di negeri ini.

Kini komunitas-komunitas yang dulunya hanya ada di dunia maya, mulai melebarkan perannya yaitu melalui kerja-kerja nyata di lapangan. Agar supaya kerja/aksi social mereka dapat berjalan dengan masimal, pada umumnya komunitas tersebut melebur diri dalam suatu paguyuban atau bahkan organisasi. Hal tersebut dimaksud agar agenda yang mereka rencanakan dapat berjalan maksimal dan terarah. Selain itu, juga untuk memperluas jaringan dan ruang gerak di seluruh Indonesia bahkan dunia.

Hal yang paling menarik adalah hampir semua komunitas-komunitas tersebut digerakan oleh anak-anak muda, pemuda-pemudi yang optimis dan mau berbuat sesuatu untuk orang lain, dan untuk negeri yang dia cintai. Kita sudah sering menjumpai komunitas atau gerakan serupa, baik di dunia maya maupun di alam keseharian.

Semua yang mereka lakukan laksana lautan inspirasi yang bisa kita jadikan batu pijakan untuk kita dapat berbuat hal serupa. Kita masih punya kesempatan, diberi kekuatan dan kemampuan berfikir. Itu adalah modal utama, untuk menguatkan niat dalam diri kita. Mari mulai dengan apa yang kita bisa. Bangun dengan apa yang kita miliki. Setidaknya kita mau belajar dan mau berbuat sesuatu, bekerja sama untuk kebaikan kita semua.


Sumber Gambar
Disusun oleh; Gafur Djali
Peneliti Pada Cakrawala Institute (Pusat Study Untuk Keadilan Pembangunan)

Membaca Ulang Ambisi ASEAN Economic Community


Membaca Ulang Ambisi ASEAN Economic Community



Target Visi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terancam molor. Pasalnya, upaya ambisius sekaligus prestisius tersebut sedang menghadapi ujian berat. Gejolak krisis ekonomi-politik global adalah ujian pertama yang harus segara di respon ASEAN. Kesiapan internal terutama keamanan regional dan kekuatan fundamental ekonomi nasional adalah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan ASEAN. Lantas, bila kedua ujian tersebut tidak mampu dilalui ASEAN, masihkah kita optimis ASEAN Economic Community 2015 dapat terlaksana?

Kota Manado, Sulawesi Utara beberapa hari lalu disibukkan dengan pertemuan para menteri ekonomi ASEAN (Economic Ministerial Meeting) ke-43 yang berlangsung pada 10-14 Agustus 2011. Pertemuan dihadiri oleh 18 negara, yakni 10 negara anggota ASEAN, dan 8 negara mitra. Adapun kedelapan Negara mitra dialog tersebut adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, China, Rusia, Jepang, India, Australia, dan New Zealand. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari upaya bersama untuk mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) terlaksana tepat waktu pada 2015.

Ada dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan yaitu; (1) ASEAN investment area dan (2) ASEAN FTA free trade agreement. Pembahasan tersebut kemudian terbagi dalam dua pertemuan besar yaitu ASEAN FTA Council, yang terdiri dari semua menteri ekonomi negara anggota ASEAN dan juga pertemuan ASEAN Economic Minister plus negara-negara dialog partner. Dan yang terpenting adalah melahirkan Guiding principles ASEAN Framework for Equitable Development in ASEAN, merupakan pedoman (teknis) bagi semua institusi di bawah ASEAN Economic Community Council dalam upaya mengatasi kesenjangan pembangunan dan mewujudkan ASEAN 2015.


Menuju ASEAN Economic Community

ASEAN Economic Community (AEC) adalah upaya bersama untuk mencipta kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi, pembangunan ekonomi yang merata dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. ASEAN empat tahun kedepan dibayangkan sebagai suatu kawasan yang telah terintegrasi total layaknya Uni Eropa saat ini. Untuk mewujudkan semua itu dibuatlah AEC Blueprint sebagai pedoman bagi Negara-negara anggota ASEAN mencapai target 2015.

AEC Blueprint memuat empat kerangka kerja utama yaitu, pertama, ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. Kedua, ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerse. Ketiga, ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata, dengan elemen pembangunan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Negara-Negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam). Keempat, ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dari ke empat pilar tersebut, saat ini pilar pertama yang masih menjadi perhatian ASEAN.


Tantangan ASEAN Economic Community

Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, secara kolektif, total perdagangan ASEAN dengan dunia dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Yaitu mencapai 1.89 triliun dollar AS pada tahun 2008, tahun 2009 sempat turun menjadi 1.53 triliun dollar AS dan kembali menanjak menjadi 2.04 triliun dollar AS pada 2010. Dari total tersebut angka perdagangan intra-ASEAN senilai 470 miliar dollar AS pada tahun 2008, 376 miliar dollar AS pada 2009, dan 519 miliar dollar AS pada 2010.

Peningkatan volume perdagangan merupakan gejala positif. Tetapi kita juga tidak bisa ingkar bahwa perkembangan di atas cenderung berjalan lambat dan fluktuatif. Upaya ambisius untuk mewujudkan visi ASEAN sedang dalam ujian berat dan terancam gagal. Setidaknya ada dua indikator (faktor) yang memberi alasan logis ancaman antiklimaks pertemuan ASEAN Economic Community di Manado kali ini.

Pertama, Faktor Internal. Ada empat komponen utama dalam AEC yang ditargetkan akan terlaksana pada 2015 nanti, namun tinggal empat tahun dari waktu yang ditentukan ASEAN hanya baru mampu melaksanakan komponen pertama yaitu ASEAN sebagai pasar tunggal, itu pun belum terlaksana secara total masih perlu tambal sulam di banyak lini.

Dari segi kesiapan ekonomi internal Negara ASEAN di nilai masih lemah. Ada kesenjangan ekonomi antar Negara ASEAN yang terlampau jauh, sehingga intergrasi ekonomi justru semakin membuat kesenjangan ekonomi semakin kimpang. Ambil contoh Indonesia. Pasca satu tahun bergulirnya ASEAN-China Free Trade Area, Indonesia dinilai gagal dalam meningkatkan volume perdagangan eksternalnya. Barang-barang impor China membanjiri pasar domestik sehingga memaksa pengusaha terutama kecil-menengah harus gulung tikar, kalah bersaing dengan China yang memiliki modal besar, produktivitas tinggi dan harga murah. Atau yang paling memilukan, pada Juli 2011 saja Indonesia telah meng-impor 298.925 ton garam dari China, India dan Australia.

Dari aspek keamanan. Investasi, perdagangan atau kegiatan ekonomi apa pun sangat membutuhkan stabilitas keamanan. ASEAN merupakan kawasan yang sangat rawan konflik baik internal maupun antar Negara. Indonesia dan Malaysia masih bersetegang seputar perbatasan dan pengaturan tenaga kerja. Thailand dan Kamboja masih sering bakutembak diperbatasan kedua Negara. China dan Vietnam saling sikut soal kepulauan Spartle. Austaralia, Timor Leste dan Indonesia juga terjelembab dalam sengketa Celah Timor. Contoh kasus di atas semakin membuat kita pesimis melihat peluang integrasi ASEAN terlaksana 2015 nanti.

Kedua, Faktor Eksternal. Pesimisme itu semakin menguat tatkala mendapati perkembangan ekonomi-politik internasional yang cenderung konfliktual beberapa bulan terakhir. Situasi internasional bagai banjir bandang yang tak mampu diprediksi mana hulu dan kemana muaranya. Afrika Utara terjebak dalam uforia demokrasi yang ternyata melahirkan perang saudara. Eropa masuk dalam labirin krisis keuangan yang sedang mengancam integritas dan keberlangsungan Uni Eropa. Jepang didera bencana Sunami disusul krisis nuklir ditambah dengan krisis anggaran akibat hutang Negara yang semakin menggunung.

Belum terhenti disitu. Amerika sebagai salah satu lumbung ekonomi dunia sedang di ujung tanduk. Hutang AS kini mencapai 16,30 triliun dolar AS atau melebihi produk domestik bruto (PDB) AS yang hanya 14,6 triliun dolar AS. Krisis anggaran tersebut seketika berpengaruh bagi keberlangsungan ekonomi AS bahkan global, mengingat dolar AS selama ini digunakan sebagai barometer ekonomi-perdagangan dunia.

China merespon agresif krisis AS kali ini, terutama pasca Standart & Poor’s dan Moody’s Investor Service mengumumkan penurunan peringkat hutang AS dari AAA menjadi AA+. Pemerintah China sangat khawatir dengan keamanan (penyusutan nilai) dua pertiga dari cadangan devisa China 2,3 triliun dolar AS ditempatkan dalam asset berdonominasi dolar AS. Krisis Aggaran dan penurunan peringkat AS tersebut akan mengoyahkan integritas AS dan mata uang dolar sebagai mata uang internasional.

Melihat gejala-gejala diatas, membuat kita teringat dengan wacana super ambisius tentang pembentukan bank sentaral dunia dengan sistem dan mata uang tunggal yang diusulakan Amerika dan Eropa. Dan pada sisi lain China lantang bersuara mengusulkan penerbitan mata uang internasional baru pengganti dolar AS. Kedua wacana tersebut dapat dimaknai sebagai isyarat atas kebuntuan dari gelombang krisis tiada henti.

Sebagai Orgaisasi yang mengimpikan integrasi regional layaknya Uni Eropa, maka ASEAN juga harus cerdas dalam menentukan sikap dan langkah kedepan. Mengingat Uni Eropa sedang ada dalam krisis akut dan seakan skema yang telah mereka rancang selama puluhan tahun runtuh seketika.

Pertemuan Manado ternyata belum mampu melahirkan resolusi-resolusi yang akan merubah ASEAN sebagai salah satu aktor aktif internasional, penentu arah ekonomi global ke depan. ASEAN selama ini seakan menjadi “sapi perah” korporasi-korporasi besar, objek sasaran tujuan investasi Negara-negara kaya. Kesiapan internal baik ekonomi nasional maupun keamanan regional serta cerdas dalam membaca peluang ditengah arus politik-ekonomi global akan menjadi kunci mencapai target Visi masyarakat ASEAN 2015.



Pernah dimuat di Radar Ambon, 20 Agustus 2011

kembali diterbitkan atas dasar pendidikan

Djali Gafur

Penulis adalah peneliti pada Cakrawala Institute

(Center for Fair Development Studies-Pusat Study untuk Keadilan Pembangunan)

Lembaga Survei Lebih Baik Dan Lebih Dicintai Dari Pada Orde Baru Atau Orde Reformasi

Beberapa hari ini kita disibukan dengan hasil survei salah satu lembaga survei (indobarometer) terkait dengan “Evaluasi 13 tahun Reformasi dan 18 bulan pemerintahan SBY – Boediono”. Hasilnya 40,9% responden mempersepsikan bahwa Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi. Hanya setengahnya, atau 22,8% responden yang mengatakan bahwa Orde Reformasi lebih baik. Pengumpulan data berlangsung 10 hari ini (25 April–4 Mei 2011) dengan jumlah respondeng sebesar 1200 orang (margin of error sebesar ± 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%) yang lokasi quesioner tersebar di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. (www.indobarometer.com).

Saya tidak mau terlena dengan perdebatan orde mana yang paling di cintai rakyat atau orde mana yang paling berhasil. Karena kita tidak dapat melihat itu (orde-orde) sebagai sesuatu yang terpisah-pisah (parsial) melainkan satu dengan yang lainnya memiliki hubungan sebab akibat. Di sini saya akan sedikit menyoroti terkait lembaga survei dan legitimasi politik yang hedak dicipta. Atau mungkin saja lembaga survei lebih baik dan lebih di cintai rakyat di bandingkan dengan Orde Baru atau Orde Reformasi?


Riwayat Lembaga Survei

Salah satu fenomena menarik dari demokrasi modern (baca: demokrasi prosedural) adalah dengan munculnya lembaga-lembaga survei. Di beberapa negara maju yang mengadopsi sistem demokrasi Eropa Kontinental-Anglo-Saxon atau demokrasi liberal ala Amerika, kehadiran lembaga survei sudah menjadi kemutlakan dalam percaturan politik domestik maupun politik internasional. Pada umumnya setiap negara memiliki lembaga survei yang di kontrol oleh pemerintah, contonya BPS (Badan Pusat Statistik) di Indonesia. Berdasar pada asas nonintervensi dan indenpendensi maka muncul lembaga-lembaga survei yang berada diluar payung pemerintah.

Lembaga-lembaga ini bekerja secara independen tanpa asupan dana dari pemerintah, suplai dana banyak berasal dari pihak ketiga yang hendak mengunakan jasanya. Model survei yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penyebaran sempling (quisioner tertutup) secara acak kepada beberapa orang (responden) di beberapa tempat (lokasi penelitian) sesuai dengan prosedur tertentu. Quisioner tertutup merupakan model jajak pendapat yang jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh lembaga survei dengan model pilihan, sehingga responden tidak dapat bebas beropini. Tujuannya untuk mengetahui tanggapan penerima quisioner atas pertanyaan telah yang diajukan. Dan lembaga survei akan menarik suatu benang merah yang sifatnya umum (generalisasi).

Lembaga survei memang superior, dia punya kemampuan mencipta. Kenapa demikian? Ambil contoh, bila anda hendak mencalonkan diri maju dalam pemilihan lurah (kepala desa) dan anda menyadari sepenuhnya bahwa kemungkinan untuk menang tipis karena ternyata anda kurang populer di desa anda. Tapi, anda hanya punya satu keunggulan yaitu kemampuan finansial. Maka, saya sarankan anda untuk segera menghubungi lembaga survei. Keadaan pasti akan berbalik, dengan mekanisme kerjanya yang sitematis lembaga survei mampu mencipa anda sebagai tokoh yang karismatik, berkemampuan dan layak menjadi lurah.

Itu contoh kecil, karena pada praktekya dibeberapa tempat terutama ketika pemilihan di daerah (PIKADA) baik pada level Provinsi atau Kabupaten/Kota lembaga survei sangat evektif. Bagaimana tidak, selain meningkatkan reting politik seseorang, dengan hasil survei yang telah diperoleh lembaga ini juga sekaligus menjadi juru kampanye si calon. Dan wal hasil 90% kisah survei banyak mengantarkan si calon pengguna jasa lembaga survei ke tampuk kekuasaan.

Awalnya jasa lembaga survei digunakan oleh produsen (perusahaan) untuk mensurvei pasar terkait dengan barang hasil produksi dan selera pasar. Ini sangat membantu kerja-kerja perusahaan dalam memproduksi barang agar mampu di serap pasar dan juga membangun pencitraan produk dan perusahaan di mata konsumen. Lambat laun, survei masuk ke ranah sosial-politik, untuk mengetahun tingkat kepercaayaan, kepuasan publik atas program, kebijakan politik atau politikus. Perubahan ranah garapan tidak serta merta merubah sifat dan prinsip lembaga survei. Ia tetap ada dan hadir dengan wajah tanpa menghilangkan sifat dan prinsip aslinya, yaitu usaha jasa yang mengabdi pada si empunya hajatan, demi mendapatkan laba (keuntungan) bagi lembaga survei tersebut.

Atau secara sederhana sifat dan prinsip lembaga survei adalah transaksional-ekonomistik. Pengelola lembaga survei mengiginkan keuntungan finansial dan penguna lembaga survei mengiginkan keuntungan berupa pencitraan dan legitimasi (sosial-politik). Sehingga boleh saya katakan, layaknya transaksi barang dan jasa yang pernah kita lakukan sehari-hari, yaitu untuk kepuasan si pembeli atau si pengguna jasa dan kebahagiaan si penjual atau si penyedia jasa.

Dan kita layaknya orang-orang yang tetap cuek mondar mandir di pasar yang sepi...



Gafur Djali (Jogja, 18,05,2011)

gambar

RESISTENSI PENDIDIKAN NASIONAL



Djali Gafur

Dunia pendidikan bukanlah hal baru di negeri ini. Dunia pendidikan telah tumbuh dan berkembang di Indonesia seiring dengan perkembangan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara historis perkembangan pendidikan sudah ada sejak zaman sriwijaya. Ketika itu banyak berdiri sangar-sangar belajar yang menjadi salah satu pusat pembelajaran agama Hindu terbesar di kawasan asia tengara.

Samapai saat ini paktis telah satu abad lebih kita bersentuhan dengan model pendidikan formal model eropa pasca diberlakukannya politik etis pada era Kolonial Belanda. Disadari atau tidak Model pendidkan Belanda inilah yang menjadi fondasi bagi pendidikan nasional kita saat ini. Dalam praktek politik etis, pendidikan merupakan salah satu item kebijakan yang mesti diterapkan, kenyataannya out put pendidikan tersebut ternyata hendak menciptakan tenaga murah produktif yang akan dipekerjakan di pabrik-pabrik Belanda dan sebagian menjadi Pamong praja kolonial (Pegawai kolonial). Pendidikan ketika itu justru mengukuhkan kekuasaan Kolonial Belanda di Indonesia.

Sebagai Negara pasca colonial kita tidak mungkin dapat lepas begitu saja dari maenstrem berfikir yang telah ditanam semenjak Kolonial berkuasa. Pola fikir ini memandang bahwa pendidikan formal sebagai sarana tunggal untuk mencapai kesejateraan. Bila anda tidak mengecap pendidikan formal maka masa depan anda suram dan bila anda mengecap pendidikan formal maka masa depan anda akan terjamin. Common sense (perasaan kolektif) inilah yang menjadi legitimasi pengumutan biaya pendidikan karena pendidikan formal akan menjamin kesejateraan maka anda harus membayar sekian rupiah untuk operasionalisanya. Dunia pendidikan kemudian kehilangan spiritnya sebagai pembentuk karakter anak bangsa, lantas beralih fungsi beranjak menjadi industri pendidikan yang kita kenal dengan istilah industrialisasi pendidikan. Ini adalah oportunisme nyata yang menghantui dunia pendidikan kita.

Bila diteliti lebih mendalam, membandingkan antara out put pendidikan Indonesia era kolonial dengan era millennium ini, maka kita akan menemukan satu fakta mencengangkan sekaligus menyedihkan. Ternyata tidak ada yang membedakan out put pendidikan sekarang dengan out put pendidikan era kolonial. Artinya, dunia pendidikan nasional kita belum beranjak sama sekali, atau lebih ekstrimnya dunia pendidikan kita belum merdeka.

Bila dunia pendidikan kita belum merdeka. Lantas, sampai sejauh mana pendidikan nasional kita mampu membentuk manusia yang berintegritas dan berkarakter sesuai dengan spirit pendidikan yaitu memanusiakan manusia?

Memaknai dunia pendidikan, tidak dapat disempitkan hanya pada pendidikan formal atau informal namun kita haruslah memahami pendidikan secara universal. pendidikan dipandang sebagai upaya sadar manusia dalam memahami diri sendiri dan lingkunganya atau upaya manusia dalam memahami interaksi antara makro kosmos dan mikro kosmos (manusia dengan manusia dan manusi dengan alam raya).

Pada konteks Indonesia ada dua hal yang meski disiapakan untuk mengembalikan spirit pendidikan yaitu, pertama produktifitas pendidikan dan kedua pendidikan berbasis local wisdom.

Pertama, produktifitas pendidikan. Hal mendasar yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup adalah makan bila tidak makan maka manusia akan mati. Untuk makan maka manusia harus kerja, kerja di sini adalah upaya manusia dalam mengelola alam sekitar sesuai dengan potensi alamnya masing-masing. Untuk bisa bekerja menghasilkan sesuatu dari mengolah alam maka manusia membutuhkan ilmu atau pengetahuan untuk mensiasati rintangan dan halangan yang timbul. Pada titik inilah pendidikan difungsikan sebagai fasilitator untuk memberikan pemahaman dasar kepada manusia untuk dapat produktif mengelola lingkungan sekitar. Jadi, pendidikan hendak didorong kearah yang lebih produktif yaitu untuk daya kereasi mencipta sesuatu, terutama untuk dapat menstimulus agar bisa kreatif dan produktif terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Kedua, pendidikan berbasis local wisdom. Ketika Orde baru pemerintah menjalankan program pemerataan pendidikan yang ternyata pada prakteknya lebih pada penyeragaman pendidikan. Oleh para kritikus pendidikan dinilai sebagai upaya sistematis dalam mematikan kekayaan masyarakat local, karena bagaimana tidak, pendidikan kemudian dijariakan sebagai sarana penyamarataan pola berfikir. Wal hasil secara perlahan tapi pasti, identitas lokal mulai tergerus dan sentiment kedaerahan menjadi kental. Dalam Pendidikan meski didorong lebih pada pengkayaan nilai-nilai cultural, bukan dalam rangka untuk membentuk sentiment kedaerahan namun lebih pada untuk membangun fondasi sosial masyarakat yang solid sesuai dengan basis kulturalnya masing-masing. Selain itu pengkayaan atas local wisdom juga berfungsi sebagai media untuk membentuk kesadar masyarakat atas potensi-potensi sosial-ekonomi di masing-masing lokalitas yang dapat diberdayakan demi kesejateraan bersama.

Bila kedua hal di atas yaitu produktifitas pendidikan dan pendidikan berbasis local wisdom dapat terlaksana maka kita dapat optimis bahwa pendidikan mampu memberi makna bagi kehidupan manusia Indonesia. Artinya spiritualitas pendidikan mampu mewarnai dinamika manusia Indonesia kedepan.

Satu hal yang menjadi catatan penting adalah untuk merealisasikan hal tersebut sangat mustahil kita menunggu atau menuntut political-will pemerintah (niat baik pemerintah) karena sejatinya resistensi pendidikan nasional benar-benar nyata adanya. Resistensi dari apa? Resistensi dari nilai-nilai holistik dan spirit pendidikan itu sendiri. Sejak Orde baru hingga saat ini sudah banyak bukti bahwa pendidikan justru semakin menjauhkan manusia Indonesia dari realitasnya.

Namun yang terpenting adalah kita harus memulai, mulai dengan apa yang kita ketahui dan awali dengan apa yang kita bisa untuk membangun pendidikan nasional yang merdeka.